Kunci Jawaban PKN Tugas Mandiri 2.3 Halaman 62 Kelas 12 Kurikulum 2013 - Wanjay

Kunci Jawaban PKN Tugas Mandiri 2.3 Halaman 62 Kelas 12 Kurikulum 2013

Kunci Jawaban PKN Tugas Mandiri 2.3 Halaman 62 Kelas 12 Kurikulum 2013

Hae gaes, kali ini mimin Wanjay mau memberikan Kunci Jawaban lagi, beberapa waktu lalu mimin sudah membuat banyak postingan tentang kunci jawaban, buat kalean yang males nyari jawaban di buku cocok nih baca postingan yang ini, tinggal di copas aja, Selo auto benar nih jawaban nya.

Kunci Jawaban PKN Tugas Mandiri 2.3 Halaman 62 Kelas 12 


Berdasarkan ketentuan dalam Bab IX Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman, coba kalian identifikasikan dan analisis karakteristik pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Presentasikanlah hasil pekerjaan kalian di depan kelas. 

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak Masa Reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi judikatif dan eksekutif. 

Sejak adanya TAP MPR tersebut, peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.Perubahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya mengenai penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman (judikatif). Perubahan penting dalam kekuasaan kehakiman adalah segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang sebelumnya, secara organisatoris, administrasi dan finansial badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung berada di bawah departemen.

Selanjutnya Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah sistem penyelenggaraan negara di bidang judikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Akhir Kata

Demikian postingan kali ini tentang Kunci Jawaban PKN Tugas Mandiri 2.3 Halaman 62 Kelas 12 Kurikulum 2013, semoga bermanfaat nantikan postingan terbaru lainnya di Wanjay, terima kasih sudah berkunjung.

Subscribe Blog Wanjay Agar tidak Ketinggalan Update. Gratis!!!

Buka Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel