Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Ditandai Dengan Beralihnya

Pendahuluan

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini memiliki pengaruh besar pada sejarah Indonesia. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah beralihnya sistem pemerintahan Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial.

Perubahan Sistem Pemerintahan

Sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memiliki sistem pemerintahan parlementer. Namun, sistem ini dianggap tidak efektif untuk mengatasi masalah politik yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial.

Penegasan Kedaulatan

Selain perubahan sistem pemerintahan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga menegaskan kedaulatan Indonesia. Hal ini terjadi karena pada saat itu, Indonesia sedang menghadapi tekanan dari negara-negara Barat yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Dengan dikeluarkannya dekrit ini, Indonesia menegaskan bahwa mereka memiliki kedaulatan penuh atas negaranya.

Kritik Terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Meskipun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki tujuan yang baik, namun dekrit ini juga mendapat kritik dari berbagai pihak. Beberapa kritik yang muncul adalah bahwa dekrit ini mengurangi kebebasan pers dan kebebasan berserikat. Selain itu, beberapa pihak juga merasa bahwa dekrit ini memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada Presiden Soekarno.

Proses Terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Konteks Politik Indonesia pada Tahun 1959

Untuk memahami proses terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kita perlu mengetahui konteks politik Indonesia pada tahun 1959. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami krisis politik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan antara partai-partai politik yang ada.

Pemilihan Umum 1955

Krisis politik ini berawal dari Pemilihan Umum tahun 1955. Pada saat itu, terdapat banyak partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum. Namun, hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa tidak ada partai yang mendapatkan mayoritas suara. Hal ini menyebabkan terjadinya koalisi-kolasi antar partai untuk membentuk pemerintahan.

Permufakatan Nasional

Koalisi-kolasi ini pada akhirnya gagal dan menghasilkan banyak kebijakan yang tidak efektif. Oleh karena itu, pada tahun 1956, Presiden Soekarno mengeluarkan konsep Permufakatan Nasional yang bertujuan untuk mengatasi krisis politik yang terjadi.

Kritik terhadap Permufakatan Nasional

Namun, konsep Permufakatan Nasional juga mendapat kritik dari berbagai pihak. Beberapa pihak menyebutkan bahwa konsep ini memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Selain itu, konsep ini juga dianggap tidak efektif untuk mengatasi krisis politik yang terjadi.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah konsep Permufakatan Nasional tidak berhasil, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk mengatasi krisis politik yang terjadi. Dekrit ini menetapkan sistem pemerintahan presidensial dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden Soekarno.

Kesimpulan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Dekrit ini mengubah sistem pemerintahan Indonesia dan menegaskan kedaulatan negara. Meskipun mendapat kritik dari berbagai pihak, namun perubahan yang terjadi setelah dikeluarkannya dekrit ini memberikan dampak positif bagi Indonesia.