Berikut Yang Tidak Termasuk Urusan Pemerintahan Pusat Adalah

Pendahuluan

Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sumber daya nasional serta menjalankan kebijakan yang berlaku di seluruh Indonesia. Namun, tidak semua hal dapat diatur oleh pemerintah pusat. Ada beberapa hal yang tidak termasuk urusan pemerintahan pusat dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau swasta.

Transportasi Lokal

Salah satu hal yang tidak termasuk urusan pemerintahan pusat adalah transportasi lokal. Transportasi seperti angkutan kota, ojek, dan taksi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengatur transportasi antar kota dan provinsi.

Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar seperti SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengatur pendidikan tingkat nasional seperti SMA dan perguruan tinggi.

Kebudayaan

Kebudayaan seperti seni, musik, dan tari menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengatur kebijakan nasional tentang kebudayaan.

Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat seperti puskesmas dan klinik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengatur kebijakan nasional tentang kesehatan.

Pariwisata Lokal

Pariwisata lokal seperti tempat wisata dan penginapan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengatur kebijakan nasional tentang pariwisata.

Pertanian dan Perkebunan

Pertanian dan perkebunan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengatur kebijakan nasional tentang pertanian dan perkebunan.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengatur kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah.

Perumahan

Perumahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengatur kebijakan nasional tentang perumahan.

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan seperti upah minimum dan hubungan industrial menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengatur kebijakan nasional tentang ketenagakerjaan.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua hal menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan swasta juga berperan penting dalam mengatur dan mengelola sumber daya nasional. Dengan adanya pembagian tanggung jawab ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.