√ Dasar Hukum Mpr: Penjelasan Lengkap Dan Mudah Dipahami

apa dasar hukum dari MPR? Brainly.co.id from brainly.co.id

Pengertian MPR dan Fungsi

MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara Indonesia yang memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi dan pembuat amandemen UUD 1945. MPR terdiri dari anggota DPR, DPD, dan tokoh-tokoh nasional yang dipilih oleh presiden.

Fungsi MPR

MPR memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1. Menetapkan dan mengubah UUD 1945 2. Menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) 3. Memilih presiden dan wakil presiden 4. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam mengambil keputusan penting dalam bidang politik, hukum, dan keamanan nasional 5. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam UUD 1945

Dasar Hukum MPR

Dasar hukum MPR tercantum dalam UUD 1945 Pasal 3 ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyatakan bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah dasar negara Indonesia. Sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa "kedaulatan rakyat" adalah dasar negara Indonesia.

Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Konsep ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di negara berada pada rakyat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus berdasarkan kehendak rakyat.

Menetapkan UUD 1945

MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengubah UUD 1945. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena UUD 1945 adalah konstitusi negara yang mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Memilih Presiden dan Wakil Presiden

MPR juga memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan setiap lima tahun sekali. Presiden dan wakil presiden yang terpilih harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam UUD 1945.

Penutup

Demikianlah penjelasan tentang dasar hukum MPR. Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga konstitusi dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang dasar hukum MPR.